KOMAM Paniai dan Marinir Sepakat Buat Surat Tolak Penugasan ke Presiden Prabowo

Ringkasan Berita:

• KOMAM Paniai telah melakukan dua kali demo damai (31 Oktober & 14 November 2025) menuntut penolakan militer non-organik. 
• Tindak lanjut aksi kedua menghasilkan terobosan signifikan: KOMAM Paniai mencapai kesepakatan dengan Marinir Angkatan Laut (AL). 
• Kesepakatan tersebut adalah Marinir AL bersama KOMAM akan menyusun dan menandatangani Surat Balasan Penolakan atas Surat Perintah Tugas yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Melky Dogopia
‎
‎TRIBUNPAPUATENGAH.COM, PANIAI– Koalisi Masyarakat Anti-Militerisme (KOMAM) Kabupaten Paniai berhasil mencapai kesepakatan signifikan dengan Marinir Angkatan Laut (AL) terkait penolakan pasukan non-organik di wilayah tersebut.

Kesepakatan ini dicapai usai aksi demonstrasi damai kedua yang dilakukan KOMAM, beberapa waktu lalu.

Baca juga: Tegakkan Kedisiplinan: Pemkab Mimika Profiling 668 ASN, Jamin Mutasi Berdasar Merit System

Merujuk imbauan yang dikutip TribunPapuaTengah.com, Minggu (16/11/2025), pagi, melalui grup WhatsApp Kabar Papua Tengah, KOMAM Paniai telah menggelar dua kali aksi demo damai, yaitu 31 Oktober 2025 dan 14 November 2025.

Demo damai tersebut menuntut penolakan militer non-organik di Paniai dan seluruh Tanah Papua.

Aksi pertama di Kantor DPRK Paniai berhasil membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawal tuntutan rakyat.

Baca juga: Pembangunan Berkelanjutan, Pemkab Jayapura Kaji Investasi Sektor Kakao dan Kopi

Menindaklanjuti aksi kedua pada 14 November 2025 di Kantor Dandramil Paniai, ribuan massa KOMAM berhasil melakukan negosiasi terbuka dengan kelompok Marinir AL.

Negosiasi tersebut menghasilkan kesepakatan pembuatan surat bersama.

Kesepakatan tersebut adalah KOMAM Paniai bersama Marinir Angkatan Laut akan membuat Surat Pernyataan berupa Surat Balasan Penolakan atas Surat Perintah Tugas kepada Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: KONI Intan Jaya Lantik Ketua Definitif, Siap Cetak Atlet PON

Hal ini merupakan terobosan damai dalam menyikapi kehadiran militer non-organik.

Penandatanganan Pernyataan Penolakan Surat Perintah Tugas tersebut akan dilaksanakan pada 17 November 2025 di Kantor Dandramil.

Proses mediasi akan melibatkan DPRK Paniai, Polres Paniai, dan Dandramil Paniai.

Dalam imbauan tertulisnya, KOMAM Paniai mengecam segala tindakan teror, pengejaran, dan penembakan terhadap masyarakat akar rumput di Paniai.

Baca juga: Perkuat Layanan Gereja Paniai, Ribuan Liter BBM dan Sound System Disalurkan ke Klasis Ekadide

KOMAM siap melapor ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) jika ada masyarakat yang menerima intimidasi dari aparat TNI-Polri.

KOMAM menegaskan aksi penolakan militer ini murni lahir dari keresahan akar rumput yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan militer.

Mereka meminta semua pihak, termasuk elite lokal, untuk menghentikan fitnah dan politisasi terhadap gerakan yang sah ini.