Konflik Menyasar Tubuh Perempuan Papua

Sehingga identitas dan kerentanan mereka tidak dapat dipahami hanya dari aspek gender, melainkan juga dari konteks sosial, politik, dan geografis yang melingkupinya.

Sebagai perempuan, mereka sering menjadi target kekerasan berbasis gender, seperti pelecehan seksual maupun pemerkosaan.

Mereka juga menghadapi marginalisasi yang berkaitan dengan identitas etnis dan posisi geografis yang terpencil.

Ditambah lagi dengan kondisi konflik yang membuat akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pangan, dan perlindungan hukum menjadi sangat terbatas.

Baca juga: Satu Anggota OPM di Puncak Jaya Tewas Setelah Ditembak Aparat

Dalam perspektif interseksional, seluruh kondisi ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan serta memperparah kerentanan perempuan.

Sehingga, melalui perspektif feminisme interseksional, perempuan Papua di daerah konflik harus dipahami sebagai kelompok yang mengalami penindasan berlapis akibat persilangan antara gender, etnis, dan situasi konflik.

Teori ini menegaskan bahwa pentingnya ada kebijakan yang lebih infklusif dan sensitif terhadap konteks lokal, sehingga mampu memberikan perlindungan yang nyata dan berkeadilan bagi perempuan di wilayah Papua.

Baca juga: Satgas Operasi Damai Catrenz: Satu Anggota KKB Puncak Jaya Dilumpuhkan Karena Melawan Petugas

Daftar Pustaka

Aliansi Gerakan Untuk Pembebasan Perempuan. (2024).

Pernyataan sikap terkait situasi perempuan di wilayah konflik Papua. Kimberlé Crenshaw. (1989).

Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine. University of Chicago Legal Forum, 1989(1), 139–167.

Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. (2023). Laporan situasi HAM di Papua. Jakarta:
LBH Indonesia.

Komnas Perempuan. (2023). Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan

(***)