Konflik Menyasar Tubuh Perempuan Papua

Penulis  Joy Anna Natalia Kafiar

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM - Kehidupan perempuan di Papua terbagi kedalam 2 jenis yang berbeda.

Yang pertama, perempuan Papua yang hidup di wilayah yang relatif aman, serta jenis kedua ialah perempuan Papua yang hidup di wilayah konflik bersenjata.

Konflik bersenjata yang masih terus bergulir di Papua, semakin menimbulkan tekanan bagi perempuan Papua.

Di sejumlah daerah seperti Papua Barat daya, Intan Jaya di Papua Tengah, dan Provinsi Papua pegunungan, konflik bersenjata yang berlangsung sejak beberapa tahun terakhir menimbulkan dampak yang besar terhadap kehidupan perempuan dan anak-anak pada wilayah tersebut.

Baca juga: Kisah Adel dan Helmi: Wajah Baru Kartini yang Menggerakkan Roda Industri Sawit di Tanah Papua

Menurut Emanuel Gobay dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengatakan, perempuan Papua menjadi kelompok yang sangat terdampak dalam situasi  konflik.

Kondisi perempuan sangat memprihatinkan karena mereka harus menghadapi tekanan berlapis, memikirkan anak-anak, suami, serta kebutuhan keluarga di tengah situasi
pengungsian dan kekurangan makanan.

Menurutnya, dalam situasi seperti itu, perempuan sering terpaksa keluar dari tempat pengungsian untuk mencari makanan di kebun.

Namun perjalanan menuju kebun cenderung tidak aman karena harus melewati pos pemeriksaan
militer.

Baca juga: Tolak Agenda Seremonial, Pemuda Katolik Dogiyai Minta Gibran Seriusi Krisis HAM di Papua Tengah

Terjadi berbagai kasus kekerasan berat terhadap perempuan, seperti penangkapan orang
tidak dikenal, penyiksaan, pemerkosaan, hingga pembunuhan yang berujung mutilasi.

Kondisi seperti ini menggambarkan tingkat kekerasan yang sangat ekstrem yang dialami oleh
perempuan di wilayah konflik.

Aliansi Gerakan Untuk Pembebasan Perempuan menyampaikan pernyataan sikap kepada Presiden Prabowo untuk menarik pasukan, baik organik maupun non-organik dari seluruh Tanah Papua. 

Baca juga: Kunker ke Yahukimo, Bupati Didimus: Wapres Gibran Dorong Pembangunan Terpadu

Selain itu, mereka juga meminta Kementrian HAM Republik Indonesia segera menangani seluruh korban pengungsi yang berada di Intan Jaya, Puncak Pegunungan dan Nduga.

Serta menuntut Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia segera turun langsung ke suruh wilayah konflik bersenjata di Tanah Papua untuk menangani nasib perempuan dan anak yang menjadi korban konflik.

Jika dikaitkan dengan perspektif feminisme interseksional sebagaimana dikemukakan
oleh Kimberle Crenshaw, perempuan Papua di wilayah konflik mengalami penindasan
berlapis.

Baca juga: Tanggap Darurat Konflik di Kabupaten Puncak, Pemprov Papua Tengah Kirim Tim Terpadu dan Logistik