Ketua DAD Dukung Pemberantasan Korupsi di Miimika

Seiring berjalannya waktu, periode 2021-2022 menunjukkan peningkatan dalam penegakan hukum, di mana jumlah kasus yang berhasil ditangani naik hingga 40 persen, berkat tindakan tegas dari Kejaksaan dan Polri. 

Baca juga: Mimika Berpacu Kejar Target, Pj Sekda: Realisasi APBD Masih Jauh dari Harapan!

Peningkatan penegakan hukum tersebut didukung oleh peningkatan pengawasan masyarakat dan reformasi birokrasi yang dimulai pada tahun tersebut.

Di tahun 2023-2024, Oniyoma mengindikasikan penurunan signifikan dalam praktik korupsi, dengan angka kasus turun sekitar 25 % dibandingkan periode awal. 

“Faktor utama di balik perubahan ini adalah implementasi kebijakan seperti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan inisiatif lokal, termasuk penerapan E-Budgeting untuk meningkatkan transparansi anggaran daerah.” 

Baca juga: PERINGATAN KERAS! ASN Pemda Mimika Tidak Ikut Apel dan Tak Masuk Kantor Gaji Dipotong 

“E-Budgeting, yang mulai diterapkan secara lebih luas pada tahun 2023, telah membantu mencegah praktik kongkalikong dengan membuat alur pengelolaan dana lebih terbuka dan mudah diaudit,” paparnya.

Meskipun demikian, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan sumber daya untuk penegakan hukum di daerah terpencil dan pengaruh eksternal yang dapat mempengaruhi tata kelola. 

Pentingnya dukungan berkelanjutan dari lembaga adat dan masyarakat, seperti yang disuarakan oleh Dewan Adat Daerah Mimika, untuk menjaga momentum reformasi.

Baca juga: Kemenko Perekonomian Apresiasi Beroperasinya Smelter PTFI Lebih Cepat Dari Jadwal yang Direncanakan

Kabupaten Mimika sedang menuju arah yang lebih baik dalam memerangi korupsi, dengan potensi mencapai tingkat transparansi yang lebih tinggi jika reformasi dilanjutkan secara konsisten.

“Untuk itu, saya mengajak semua elemen masyarakat untuk menjadi garda terterdepan mengawal pembangunan kedepan.saya harap kita bersama jaga Tanah Amungsa Bumi Kamoro,” pungkasnya. (*)