YPMAK dan RSUD Mimika Teken PKS Layanan Kesehatan untuk Masyarakat Tujuh Suku

Ringkasan Berita:

• YPMAK dan RSUD Mimika menandatangani perjanjian kerja sama layanan kesehatan bagi masyarakat tujuh suku di Mimika. 
• Kerja sama itu mencakup layanan BPJS, rujukan pasien ke luar daerah, hingga bantuan tiket pesawat dan pendamping keluarga bagi pasien Orang Asli Papua.

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Feronike Rumere

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, MIMIKA – Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme Kamoro (YPMAK) selaku pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia (PTFI) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan RSUD Mimika terkait layanan kesehatan bagi masyarakat tujuh suku di Kabupaten Mimika.

Penandatanganan PKS berlangsung di Ruang Meeting RSUD Mimika, Jalan Yos Sudarso, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu (22/4/2026).

Baca juga: 80 Calon Jemaah Haji di Nabire Resmi Dilepas Menuju Tanah Suci

Kerja sama itu mencakup layanan kesehatan, rujukan pasien ke rumah sakit lanjutan melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan), serta layanan komplementer bagi masyarakat tujuh suku.

Hadir dalam kegiatan itu Pembina Engel Enoch, Pengawas Samuel Rorimpandey, Ketua Pengurus YPMAK, Leonardus Tumuka, Wakil Ketua Pengurus Bidang Pemantauan dan Evaluasi Hendhaotje Watory, serta Direktur RSUD Mimika Faustina Helena Burdam beserta jajaran.

Pembina YPMAK, Engel Enoch, menyambut baik kerja sama tersebut karena YPMAK dan RSUD Mimika memiliki tujuan yang sama dalam melayani masyarakat di Kabupaten Mimika.

Baca juga: Emansipasi Perempuan Biak di Era Digital, Wabup: Harus Dirasakan Hingga ke Kampung

Menurutnya, kedua pihak memiliki fasilitas, program, dan dukungan anggaran yang dapat dikolaborasikan demi meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“Kalau ada hal-hal yang kurang dari kami, bisa didukung oleh RSUD Mimika. Ini menjadi hal positif bagi YPMAK dan PT Freeport Indonesia,” ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa berbagai program masyarakat yang dijalankan YPMAK tidak akan berhasil tanpa dukungan para pemangku kepentingan di Kabupaten Mimika, termasuk Pemerintah Kabupaten Mimika dan lembaga adat.

Baca juga: Kunker ke Yahukimo, Bupati Didimus: Wapres Gibran Dorong Pembangunan Terpadu

Sementara itu, Direktur RSUD Mimika, dr Faustina Helena Burdam, mengatakan kerja sama tersebut sebenarnya telah diimplementasikan sebelumnya, namun perlu diperkuat melalui legalitas agar hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat dipertanggungjawabkan.

“Ini merupakan bukti nyata bahwa YPMAK memperhatikan masyarakat Orang Asli Papua, khususnya tujuh suku,” katanya.

Ia menjelaskan, RSUD Mimika saat ini melayani jumlah pasien yang terus meningkat dari hari ke hari.

Bahkan, kapasitas 181 tempat tidur yang tersedia belum mampu menampung seluruh pasien yang membutuhkan pelayanan.

Baca juga: Tolak Agenda Seremonial, Pemuda Katolik Dogiyai Minta Gibran Seriusi Krisis HAM di Papua Tengah

Karena itu, kata dia, pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut harus dirujuk ke rumah sakit lain di luar daerah sesuai indikasi medis.