WASPADA- Isu Hoaks Menjadi Arah Pecah-belah dan Sesat Berfikir Masyarakat

Menurutnya sangat sensitif di daerah seperti Nabire memiliki keberagaman budaya.

*Dampak Sosial dan Politik: Hoaks Bisa Pecah-Belah Daerah*

Yermias mengingatkan bahwa, hoaks bukan sekadar kabar tidak benar melainkan bisa menjadi alat manipulasi politik dan senjata perpecahan.

Ia mencontohkan berbagai peristiwa di tingkat nasional dipicu oleh kabar bohong di media sosial mulai dari kerusuhan, pembunuhan, hingga kekacauan sosial lainnya.

Baca juga: Isu Netralitas di PSU Pilgub Papua Belum Tuntas, Nasarudin: Bisa Jadi Potensi Unjuk Rasa Baru!

Di Papua sendiri, kita masih mengingat berbagai kejadian, di mana hoaks penculikan anak menimbulkan kepanikan massal dan aksi kekerasan yang menewaskan korban jiwa.

“Kalau kita tidak waspada, bukan tidak mungkin peristiwa serupa seperti yang terjadi sebelumnya bisa berulang."

"Kita harus belajar dari pengalaman. Masyarakat tidak boleh mudah terpancing hanya karena video atau foto beredar tanpa konteks,” tegasnya.

Baca juga: Emanuel Kemong Sebut Kedisiplinan ASN Saat Mengikuti Apel Cukup Baik

Hoaks dimainkan di momen-momen seperti saat ini, lanjut Yermias, bahkan lebih berbahaya.

Ia mengingatkan bahwa saat ini intensitas hoaks mulai meningkat, menyasar figur publik, lembaga pemerintah, hingga komunitas tertentu.

Jika tidak disikapi dengan bijak, maka hoaks akan menciptakan polarisasi politik dan menurunkan legitimasi penyelenggara negara.

*Keamanan Siber dan Tantangan Baru dari Kecerdasan Buatan*

Dalam konteks global dan nasional, Yermias menyinggung kemunculan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang kini mampu memanipulasi informasi secara lebih meyakinkan melalui deepfake, konten sintetis, serta algoritma clickbait.

Baca juga: Wabup Burhanuddin Pawennari Tekankan Kedisiplinan ASN Pemkab Nabire

Ia mengkhawatirkan bahwa masyarakat yang belum memiliki literasi digital kuat akan menjadi korban utama dari manipulasi semacam ini.

“Kita sedang menghadapi tantangan baru. Hoaks bukan lagi hanya tulisan atau gambar, tapi bisa berupa video, suara, bahkan seolah-olah berasal dari tokoh publik padahal tidak. Di sinilah pentingnya edukasi literasi digital yang berkelanjutan,” katanya.

Ia menegaskan, masyarakat harus dilatih untuk berpikir kritis, memverifikasi informasi, dan tidak sembarangan membagikan konten belum jelas sumbernya.