Korem 173/PVB Temukan Senjata Api di Markas WNA China di Kawasan Wadio Nabire

Sebagai informasi, sebelumnya Satgas PKH melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian Kehutanan telah melakukan tindakan tegas terhadap praktik penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Nabire, Papua Tengah.

Dalam operasi gabungan tersebut, petugas berhasil mengamankan tujuh warga negara asing (WNA) asal China yang diduga terlibat dalam manajemen operasional tambang ilegal tersebut.

​Operasi ini menyasar kawasan KM 95 Unipo, Distrik Siriwo, yang berdasarkan plotting hasil SK Menteri Kehutanan Nomor 10798 Tahun 2025, merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
​
Penindakan ini bermula dari laporan masyarakat mengenai aktivitas alat berat di Desa Urumusu, Desa Gamei Biru, dan Desa Gamei Jaya.

Baca juga: Kisah Eplonika Merajut Nasib di SPPG Gerbang Syadu Wadio Nabire

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Gakkum bersama personel Kodam XVII Cenderawasih dan Korem 173 Praja Vira Braja langsung terjun ke lokasi.
​
Di tempat kejadian perkara, petugas menemukan bukti aktivitas tambang skala besar, antara lain, 10 unit alat berat Excavator dan Wheel Loader, 1 kamp karyawan dan 2 pondok operator, Bangunan semi permanen serta infrastruktur pendukung tambang lainnya.
​
​Penyidik mengungkapkan, kegiatan PETI ini dijalankan secara terstruktur.

Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu mengatakan, ketujuh WNA China yang diamankan diduga memiliki peran krusial sebagai manajemen, tenaga teknis, hingga spesialis tambang bawah tanah.

Baca juga: Perombakan Direksi BUMD PT Aviasi Puncak Papua, Target PAD Rp2,5 Juta Per Flight

Saat ini, ketujuh WNA tersebut telah diserahkan ke Kantor Imigrasi untuk pemeriksaan dokumen keimigrasian guna mendukung proses hukum pidana.
​
"Ketika ditemukan alat berat, kamp, dan pembagian tugas yang jelas, ini menunjukkan operasi ilegal skala besar. Penindakan tidak boleh berhenti pada pekerja lapangan, tapi harus memutus rantai pasok dan memburu pemodal utama," jelas Rudianto dalam rilis pers yang diperoleh TrubunPapuaTengah.com, di Nabire, Rabu, (13/5/2026).

Menurut Rudianto, meskipun telah mengamankan pekerja di lokasi, aktor intelektual atau pemodal utama tidak ditemukan saat penggerebekan.

Satgas PKH kini tengah mengusulkan langkah pencekalan dan pencarian orang terhadap pihak yang diduga sebagai pemberi perintah tersebut.

Baca juga: Momen RUPS, DPRK Puncak Minta Manajemen Baru PT Aviasi Puncak Papua Lebih Progresif

Menurut Rudianto, Para tersangka akan dijerat dengan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maupun UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah melalui UU No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja), dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, atau Denda minimal Rp1,5 miliar hingga maksimal Rp10 miliar.
​
Sementara Direktur Jenderal Gakkum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho menegaskan, negara berkomitmen mengambil kembali kawasan hutan yang telah dirampok oleh oknum tidak bertanggung jawab.
​
"Sejalan dengan arahan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Wakil Menteri Rohmat Marzuki, Kementerian Kehutanan terus memperkuat tata kelola dan kolaborasi lintas instansi untuk melindungi sumber daya alam Indonesia dari eksploitasi ilegal yang merusak ekosistem," pungkasnya. (*)