Klaim Wilayahnya Zona Damai, Panglima Kodap 1 Mamta Tolak Gerakan Jelang 1 Desember

Ringkasan Berita:

• Panglima TPNPB Kodap 1 Mamta Agustinus Kres menegaskan tidak terlibat dalam surat izin jalan yang beredar atas nama West Papua Army menjelang 1 Desember. 
• Ia menyatakan wilayah Mamta sebagai zona damai yang tidak boleh dimasuki kelompok bersenjata atau pihak mana pun yang ingin memicu konflik. 
• Agus Kres mengimbau masyarakat tidak terpancing provokasi dan memastikan situasi tetap kondusif, serta menegaskan komitmen Kodap 1 Mamta menjaga keamanan tanpa aksi bersenjata.

Laporan Wartawan Tribun_PapuaTengah.com, Feronike Rumere

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, JAYAPURA- Menjelang 1 Desember 2025, Panglima TPNPB Kodap 1 Mamta Agustinus Kres menegaskan pihaknya tidak terlibat dalam surat izin jalan yang beredar atas nama West Papua Army.

Agus Kres demikiaan sapa akrabanya menyatakan Kodap 1 Mamta tidak mengenal, tidak menerima, dan tidak menyetujui dokumen mobilisasi massa tersebut.

"Wilayah Mamta dari Mamberamo hingga Tami merupakan zona damai yang tidak boleh dimasuki kelompok bersenjata dari luar," tegas Agus Kres melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (22/11/2025).

Baca juga: Pernak-pernik Natal Sudah Mulai Dijual Oleh Pedagang Musiman Hingga Toko di Timika

Ia melarang keberadaan kodap lain, organisasi politik, atau pihak mana pun yang mencoba memanfaatkan momentum 1 Desember untuk memicu konflik.

"Tidak boleh ada kontak senjata atau gerakan tambahan tanpa persetujuan pemangku adat setempat," katanya memperingatkan.

Agus Kres menyampaikan perjuangan Papua harus dilakukan secara damai sesuai prinsip yang diyakininya dan komitmen yang dibangun dengan pihak internasional.

Baca juga: Freeport Apresiasi Generasi Muda Suku Amungme Kamoro Raih Gelar Dokter

Dirinya pun mengimbau masyarakat Papua untuk tidak terpancing provokasi dan tidak mengikuti gerakan ilegal menjelang 1 Desember.

"Maka itu Kodap 1 Mamta akan merilis pernyataan resmi melalui video untuk mencegah penyalahgunaan nama organisasi," tutur Agus Kres.

"Kami  berkomitmen menjaga stabilitas di wilayah perbatasan dan menolak aksi bersenjata atau mobilisasi massa yang mengganggu ketertiban masyarakat," tandas Agus Kres. (*)