Pembangunan Kantor Gubernur, DPRD, dan MRP Papua Tengah Dimulai, Nilai Kontrak Capai Rp300 Miliar

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, MIMIKA- Proyek pembangunan Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan MRP Provinsi Papua Tengah akhirnya segera dimulai setelah melalui proses panjang.\

Proyek ini dikerjakan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dengan nilai kontrak sekitar Rp300 miliar.

Pembangunan dilakukan dengan sistem tahun jamak (multi-year), dimulai sejak 21 Oktober 2025 hingga 14 Desember 2026.

Kontrak pekerjaan telah ditandatangani, dan mobilisasi peralatan kini sedang berlangsung.

Baca juga: 23 Ribu Kasus HIV di Papua Tengah, KPA Sebut Penularan Banyak Terjadi di Usia Sekolah

Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, mengatakan proyek ini merupakan hasil perjuangan panjang pemerintah pusat dalam memperjuangkan kelengkapan infrastruktur provinsi baru tersebut.

“Pembangunannya sudah kontrak dan akan dilakukan secara multi-year untuk tiga kantor sekaligus. Saat ini sudah mulai mobilisasi peralatan,” ujar Ribka Haluk di Jakarta, Rabu (29/10/2025) malam.

Mantan Pj Gubernur Papua Tengah itu menambahkan, keberhasilan ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Papua Tengah.

Baca juga: Pergub Kewaspadaan Dini Jadi Panduan OPD Pemprov Ppaua Tengah Cegah Ancaman dan Gangguan Keamanan

Perjuangan panjang lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Pekerjaan Umum, akhirnya membuahkan hasil nyata.

“Dengan semangat dan koordinasi bersama Kementerian PU, kami kawal terus hingga proses lelang berhasil,” ucapnya.

Baca juga: ‎Tindak Lanjut Kebijakan Gubernur Papua Tengah, Dua Kepala Suku Ini Bakal Lakukan Mubes

Wamendagri Ribka pun meminta dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah serta delapan pemerintah kabupaten di wilayah itu agar pembangunan berjalan lancar.

“Saya juga sudah berkomunikasi dengan Gubernur. Kalau memungkinkan, nanti akan dilakukan ground breaking bersama,” ujarnya.

Baca juga: Momen Bagi-bagi 140 Paket Sembako di Nabire, BMP RI Kritik Komnas HAM soal Keamanan Papua

Selain dukungan pemerintah daerah, Ribka juga berharap keterlibatan penuh aparat keamanan, seperti Polda Papua Tengah dan Korem, untuk menjaga kawasan pembangunan pusat pemerintahan.

Ia menyebut, proyek ini merupakan bagian dari tanggung jawab moralnya kepada masyarakat Papua Tengah yang telah lama menantikan fasilitas pemerintahan permanen.

Baca juga: Lebih dari 200 Pangkalan Terdata, Disperindag Mimika Pastikan Pasokan Minyak Tanah Aman

Menariknya, pembangunan kompleks perkantoran tersebut juga tengah diusulkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan didorong melalui Instruksi Presiden (Inpres).

“Kami sudah dorong agar masuk Inpres, dan juga telah diusulkan ke Bappenas sebagai PSN. Beberapa provinsi sudah mengusulkan, sementara Papua Tengah baru kami inisiasi,” jelasnya.

Baca juga: Aksi Gagal OTK di Yahukimo, Karyawan Konter HP Nyaris Jadi Sasaran Tembakan

Pembangunan kompleks perkantoran ini menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (*)