Konflik Batas Deiyai–Mimika Tak Kunjung Usai, KNPI Desak Gubernur Papua Tengah Segera Mediasi

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Melky Dogopia
‎
‎‎TRIBUNPAPUATENGAH.COM, DEIYAI- Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Deiyai mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera memediasi penyelesaian tapal batas antara Kabupaten Deiyai dan Mimika yang belum tuntas.

Baca juga: Dukung Pendidikan di Tanah Papua, PTFI Serahkan Bantuan Pendidikan untuk YPK GKI

Ketua KNPI Deiyai, Melison Dogopia, menegaskan konflik batas wilayah tersebut yang terjadi berulang kali itu memicu konflik antarwarga di daerah perbatasan.

“Masalah ini sangat serius. Gubernur Papua Tengah harus turun tangan memediasi dan memfasilitasi penyelesaian tapal batas Deiyai dan Mimika,” ujar Dogopia di Deiyai, Papua Tengah, Jumat (31/10/2025).

Baca juga: Letakan Batu Pertama Pembangunan Kantor Distrik Memoa, Bupati Deiyai: Jaga Tapal Batas Deiyai-Mimika

Ia pun mengingatkan semua pihak untuk menghormati tatanan sosial dan batas adat yang telah ada jauh sebelum pemerintahan modern terbentuk.

Dogopia juga meminta Pemkab Mimika tidak sembarangan mengklaim wilayah demi kepentingan ekonomi maupun pertambangan.

Baca juga: Ciptakan ASN Jadi Agen Penyebar Informasi Publik yang Baik, Pemprov Papua Tengah Adakan Bimtek

Apalagi, menurutnya, sengketa batas wilayah telah menelan korban jiwa akibat bentrok antarwarga di Distrik Kapiraya, Deiyai, dan Distrik Wakia, Mimika.

“Persoalan ini sudah terjadi berulang kali dan harus segera diselesaikan agar tidak ada lagi korban,” tegasnya.

Baca juga: Kolaborasi PTFI dan Disdukcapil Mimika Nikahkan 25 Pasangan Karyawan OAP dan Kontraktor 

Dogopia  menyebut, sengketa batas antara Deiyai dan Paniai masih berlangsung karena wilayah Uda Dimi yang menjadi batas alami kini diklaim masuk ke wilayah Paniai sejauh dua kilometer.

Ia berharap Gubernur Papua Tengah segera memfasilitasi pertemuan antar kabupaten untuk menetapkan batas resmi agar stabilitas keamanan tetap terjaga.

"Kami (KNPI Deiyai) menilai, jika masalah ini terus dibiarkan, potensi konflik sosial akan semakin besar dan merugikan masyarakat di wilayah perbatasan," beber Dogopia.

Baca juga: Demo di Kabupaten Paniai, Fransiskus Magai: Negara Harus Buka Mata Jawab Jeritan Rakyat

Dogopia mengapresiasi langkah Bupati Deiyai, Melkianus Mote, yang telah turun langsung memberikan bantuan kepada warga di perbatasan serta menerima usulan pembangunan dari Kepala Distrik Bowobado.

Baca juga: Demo di Kabupaten Paniai, Fransiskus Magai: Negara Harus Buka Mata Jawab Jeritan Rakyat

Program prioritas yang diusulkan antara lain pembukaan akses jalan dari Kopai 1 ke Kopai 2, pemindahan kantor distrik ke Yewamaida di jalur Trans Deiyai–Timika, serta penetapan batas antara Mimika dan Bowobado.

"Kami juga mengapresiasi Bupati Melkianus Mote karena berkomitmen menindaklanjuti usulan tersebut untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat di wilayah terpencil," tandas Dogopia.

Baca juga: KNPI Mimika Dukung Keputusan MKD Terhadap Rahayu Saraswati Jalankan Mandat Sebagai Anggota DPR RI

Sementara itu, Ketua Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Deiyai, Stef Edowai, menilai penyelesaian batas adat harus dilakukan terlebih dahulu sebelum penetapan batas administratif pemerintah.

Baca juga: Pemprov Papua Tengah Selesaikan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan dan Pesisir

Ia menegaskan, para tokoh adat berperan penting dalam menjaga keamanan dan menyelesaikan sengketa batas ulayat secara terbuka dan damai.

“Pemerintah harus melibatkan tua-tua adat agar penyelesaian tapal batas berjalan adil dan menghormati hak masyarakat adat,” kata Edowai.

Penyelesaian menyeluruh diharapkan mampu mencegah konflik perebutan sumber daya alam serta menjaga kedamaian di wilayah Meepago. (*)