Lima Warga Terisolasi Pascabencana Mebrok Nduga, Massa Ancam Gelar Demo Besar-besaran

Ringkasan Berita:

• Lima warga Distrik Mebrok, Kabupaten Nduga, masih bertahan hidup pascabencana alam namun terisolasi karena akses tertutup. 
• Mahasiswa dan masyarakat Nduga mengancam gelar demo besar di Kantor DPR dan Gubernur Papua Pegunungan jika evakuasi tidak segera dilakukan. 
• Warga mendesak pembentukan panitia khusus untuk tangani krisis kemanusiaan setelah Bupati tetapkan status KLB.

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, MIMIKA- Lima warga Distrik Mebrok, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, dilaporkan masih bertahan hidup pascabencana alam.

Kelima warga tersebut elum bisa dievakuasi karena akses menuju lokasi tertutup.

Baca juga: Pelaku UMKM OAP Deiyai Terima Alat dan Bahan Produksi Kue dari Disperindag

Mahasiswa dan masyarakat asal Nduga mengancam menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kantor DPR dan Kantor Gubernur Papua Pegunungan jika pemerintah provinsi tidak segera membuka akses evakuasi.

"Kami tidak minta banyak, hanya minta akses dibuka supaya lima orang yang masih hidup bisa diselamatkan," tegas Arimin Tabuni, perwakilan masyarakat Nduga, Senin (10/11/2025).

Arimin menilai lambatnya respons pemerintah terhadap bencana di Mebrok menunjukkan lemahnya perhatian negara terhadap kemanusiaan di wilayah pegunungan.

Baca juga: Pemprov Minta MUI Papua Tengah Jadi Penerang di Tengah Tantangan Moral Zaman Modern

Perwakilan masyarakat itu juga menyoroti adanya intimidasi terhadap warga oleh aparat TNI non-organik yang memperburuk situasi kemanusiaan.

Krisis kelaparan kini melanda daerah terdampak bencana di Daerah Yuguru tersebut.

Oigen Wiringgen, perwakilan mahasiswa Nduga, menyebut masyarakat kini terisolasi karena ketakutan terhadap keberadaan aparat keamanan.

"Kami minta pemerintah buka ruang karena masyarakat mau turun lapangan tetapi akses ditutup," ujarnya.

Baca juga: Momen Hari Pahlawan Nasional, BMP RI Minta Soeharto dan Gusdur Jadi Pahlawan Nasional

Mahasiswa dan warga Nduga mendesak Gubernur Papua Pegunungan serta DPR Provinsi segera membentuk panitia khusus untuk menangani krisis kemanusiaan di Distrik Mebrok.

Desakan tersebut menguat karena Bupati Nduga telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) terhadap bencana di wilayah itu.

"Ini bukan soal politik atau konflik, ini soal kemanusiaan," tutup Arimin. (*)