Didimus Ungkap Alasan Pemkab Yahukimo Hentikan Semua Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa di Manokwari

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Yahukimo secara resmi menghentikan seluruh bantuan pendidikan, termasuk beasiswa dan kontrakan, bagi mahasiswa asal Yahukimo di Manokwari. 
• Kebijakan ini merupakan sanksi sosial karena Bupati Didimus Yahuli menilai mahasiswa menyebarkan tuduhan yang menyesatkan dan tidak terbukti melalui aksi demonstrasi.
• Bantuan hanya akan dipulihkan jika mahasiswa dapat membuktikan sembilan poin tuduhan yang disampaikan.

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, MIMIKA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Yahukimo menghentikan seluruh bentuk bantuan bagi mahasiswa asal Yahukimo yang menempuh studi di Manokwari, Papua Barat.

Kebijakan ini merupakan sanksi sosial setelah Bupati Yahukimo Didimus Yahuli menilai mahasiswa menyebarkan tuduhan menyesatkan dan tidak sesuai fakta melalui aksi demonstrasi yang viral di media sosial.

Didimus menegaskan penghentian bantuan ini mencakup beasiswa, pembayaran kontrakan, listrik, air, bantuan sosial, hingga rencana pembangunan asrama.

Baca juga: Jejak Pelarian yang Terhenti: Maam Taplo Ditangkap Setelah Empat Tahun Bayang-bayangi Kiwirok

Bantuan baru akan dipulihkan jika mahasiswa membuktikan sembilan poin tuduhan tersebut secara resmi di hadapan pemerintah daerah.

"Kalau mahasiswa mau konfrontasi dengan pemerintah, maka kami berikan sanksi sosial," tegas Didimus melalui keterangan tertulisnya, Senin (24/11/2025).

"Bantuan kami hentikan sampai mereka mempertanggungjawabkan pernyataannya," imbuh Didimus.

Didimus menjelaskan, sanksi ini bukan semata hukuman, melainkan upaya menegakkan prinsip kebenaran dan etika intelektual.

"Sangat disayangkan mahasiswa keliru menyebut diri sebagai representasi masyarakat, padahal perwakilan rakyat yang sah berada di parlemen yaitu anggota DPR," tegasnya meluruskan.

Baca juga: Penyaluran Bansos Tahap IV di Paniai Dimulai, Nilai Bantuan Naik hingga Rp10 Miliar

Bantahan Keras Isu Militerisasi dan Kemunduran Pendidikan

Didimus membantah keras tuduhan mahasiswa mengenai penyisiran aparat keamanan secara besar-besaran.

Ia mengakui adanya langkah hukum aparat mengejar pelaku pelanggaran, yang bertujuan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi 12 suku asli Yahukimo.

Didimus juga membantah tuduhan bahwa militer (TNI dan Polri) mengisi semua posisi di bidang kesehatan dan pendidikan.

Ia pun menantang mahasiswa Manokwari untuk menyerahkan data dan bukti konkret.

"Semua Puskesmas, kepala Puskesmasnya orang asli Yahukimo," ujarnya.

Baca juga: Kematian Irene Sokoy Diduga sebagai Pelanggaran HAM, Pemuda Katolik Desak Pemerintah Usut Tuntas

Di Kota Dekai, Bupati memastikan tidak ada TNI atau Polri yang bertugas sebagai tenaga medis di satu rumah sakit dan tiga puskesmas.