Info Mimika

Pemalangan Kantor BKPSDM Mimika, Wujud Kekecewaan dan Tuntut Keadilan CPNS untuk OAP

Anggota DPR Papua Tengah, Peanus Uamang, mendesak pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan ini.

Penulis: Calvin Eluis Erari | Editor: Lidya Salmah
Tribun-PapuaTengah.com/Calvin Louis Erari
SELEKSI P3K MIMIKA BATAL- Sikapi aksi APA terkait CPNS, Anggota DPR Papua Tengah, Peanus Uamang meminta, pemerintah daerah harus menanggapi dan mengambil langkah strategis dengan cara mengakomodir sesuai kuota OAP yang telah disampaikan APA. Foto: Tribun-PapuaTengah.com/Calvin Louis Erari 

Laporan Wartawan Tribun-PapuaTengah.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, NABIRE- Aliansi Pemuda Amungsa (APA) melancarkan aksi pemalangan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis (22/5/2025) kemarin.

Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap seleksi 280 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang seharusnya diprioritaskan bagi Orang Asli Papua (OAP) dari Suku Amungme, Kamoro, dan lima suku lainnya di Mimika.

Baca juga: Dampak Aksi Protes Keras Pemuda Adat, Seleksi PPPK Tahap 2 Mimika Batal Total

Ketua APA, Helois Kemong, menyatakan bahwa seleksi yang dilakukan BKPSDM Mimika tidak adil dan tidak memberikan jaminan yang jelas bagi OAP.

"Kami menuntut hak kami di tanah ini," tegas Helois, menjelaskan alasan pemalangan kantor tersebut.

Menanggapi aksi ini, Anggota DPR Papua Tengah, Peanus Uamang, mendesak pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan ini.

"Kalau mau membangun di daerah, maka harus memprioritaskan anak-anak asli daerah," ujar Peanus kepada Tribun-PapuaTengah.com di Nabire, Jumat (23/5/2025).

Baca juga: Pegawai DLH Mimika Diduga Main Proyek, Kontraktor OAP Minta Penjelasan

Ia mendukung langkah APA, dan menilai bahwa mereka memperjuangkan haknya sendiri.

Peanus juga memperingatkan bahwa jika tidak ada langkah strategis dari pemerintah daerah, hal ini sama saja dengan menciptakan pengangguran.

"Saya harap pemerintah daerah harus ambil langkah serius dengan mengakomodir kuota yang sudah ada untuk anak-anak asli daerah," tandasnya.

Baca juga: Program 100 Hari Kerja, Bupati dan Wabup Mimika Serahkan SK PPPK Kepada 483 Guru

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dampak dari aksi ini, pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2 di Kabupaten Mimika yang seharusnya berlangsung kemarin, terpaksa dibatalkan.

Pembatalan ini menyebabkan banyak peserta PPPK harus pulang dengan rasa kecewa. (*)

 

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved