Konflik Pecah di Nabire

DPR Papua Tengah Soroti Pola Penangan Polisi Saat Kisruh Pasar Karang Nabire Tewaskan 1 Warga

"Apabila mereka tidak terlibat, maka langsung dipulangkan," kata Elias kepada awak media, termasuk TribunPapuaTengah.com di Nabire, Sabtu (28/6/2025).

Tribun-PapuaTengah.com/Calvin
PASAR KARANG TUMARITIS NABIRE- Sejumlah anggota DPR Provinsi Papua Tengah, soroti pola penanganan kisruh pasar Karang Tumaritis yang hingga menimbulkan satu korban jiwa. 

Kemudian, soal korban yang meninggal, DPR akan bertemu dengan keluarganya, agar tanggungjawab selanjutnya ini seperti apa.

Baca juga: Kondisi Cuaca Nabire Galau Berat: 12 Distrik Diguyur Hujan, Warga Diimbau Waspada!  

"Tapi yang pasti, setelah surat ijin minuman keras keluar, maka tidak boleh lagi ada peluru yang keluar untuk masyarakat Papua, karena kami tidak mau," tandasnya.

Apabila kedepan masih terjadi terus seperti begini, maka Petrus menegaskan, pelakunya harus diproses hukum sesuai aturan yang berlaku.

"Istilahnya, orang yang salah, tidak bisa kita pupuk dia, tapi itu harus ditangkap dan diproses hukum, lalu berikan sanksi, karena yang korban adalah manusia," tegasnya.

Baca juga: Musda ke-VI PWKI Papua Diharapkan Berperan Aktif Dalam Pelayanan Gerejawi

Senada dengan Petrus, satu dari anggota DPR Papua Tengah, Perwakilan Kabupaten Dogiyai, Donatus Mote bahwa, seharusnya penanganan masalah pasar karang, tidak harus menggunakan senjata.

"Itu Kan ada Satpol-PP, aktivkan itu, agar mereka yang tangani," kata Donatus.

Kemudian menurut dia, Pasar Karang Tumaritis ini tempat umum, dan pusat keramaian, maka peluru yang mau dikeluarkan juga, harus hati-hati, karena itu tempat umum, dan bisa salah sasaran.

"Buktinya seperti kemarin, yang benar-benar mabuk tidak korban, tapi yang tidak salah inilah yang menjadi korban," ujarnya.

Baca juga: Papua Tanpa Sagu Rasanya Hampa, Begini Kata Pj Gubernur Papua

Seharusnya lanjut Donatus, penanganan masalah Pasar Karang Tumaritis saat itu, dilakukan dengan pendekatan kemanusaan.

Beranjak dari kejadian tersebut, Donatus berharap, pemerintah daerah dan provinsi Papua Tengah, perlu melihat hal ini.

"Pola penanganan orang mabuk yang ada, dan kalau bisa aktifkan Pol-PP, agar mereka yang tangani, apalagi di tempat-tempat umum, atau pusat keramaian, itu Pol-PP yang standby di situ untuk bisa tangani masalah yang terjadi," pungkasnya. (*)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved