DPR Papua Tengah Soroti Pola Penangan Polisi Saat Kisruh Pasar Karang Nabire Tewaskan 1 Warga

Menurut dia soal Miras ini, DPR juga sudah programkan dalam Bapemperda, untuk menjadikan sebagai Perdasi.

Selain itu, yang menjadi pintu masuk Miras di Papua Tengah adalah, Nabire dan Mimika, untuk itu kedua pemerintah daerah ini harus serius untuk mendukung DPR Papua Tengah.

"Bila perlu semua izin dicabut," tegasnya.

Baca juga: Sagu Bangkit, Ekonomi Menggeliat: Festival Colo Sagu di Pantai Hamadi Gaungkan Potensi Papua!

Menurut Maksimus, Papua Tengah ini tidak membutuhkan PAD dari hasil Miras karena provinsi ini paling kaya dengan sumber daya alam.

"Terus mau apa dari situ (miras)," tandasnya.

Kemudian Maksimus mengatakan, miras juga sudah dilarang oleh tiga hukum yaitu, dari pemerintah, agama, dan adat.

"Kalau izin miras dicabut, maka Papua Tengah akan aman dan damai, untuk itu ini perlu ada kerjasama yang baik dari semua sektor, agar masalah Miras ini kita tuntaskan," katanya.

Baca juga: Bupati Didimus Resmikan Asrama GIDI: Bukti Otsus Lahirkan Generasi Unggul Yahukimo di Tanah Papua!

Sementara, Anggota Komisi I, DPR Papua Tengah, Petrus Asso mengatakan, yang namanya izin miras harus dimusnahkan dari bumi Papua Tengah.

Menurut dia akibat dari itu, menyebabkan banyak masalah ditengah masyarakat.

"Jadi izin miras harus dicabut, agar Papua Tengah ini tetap damai, dan bisa menjadi contoh untuk provinsi lain yang ada di Papua," kata Petrus.

Selain itu, Petrus juga menyoroti pola penanganan keamanan dalam insiden Pasar Karang Tumaritis Nabire.

Baca juga: Kondisi Cuaca Nabire Galau Berat: 12 Distrik Diguyur Hujan, Warga Diimbau Waspada!  

Menurut Petrus, penanganan yang ada saat itu, seharusnya dilakukan dengan baik.

"Jangan langsung keluarkan tembakan dan lain-lain," ujarnya.

Menurut Petrus, DPR ada untuk melindungi masyarakat.

"Untuk itu, soal pasar karang ini, kami belum berhadapan dengan hukum, kenapa ada korban mati, dan kenapa ada yang ditahan, itukan ada proses hukumnya," katanya.