APBD Mimika Tahun 2026 Merosot Lebih Dari Rp 1 Triliun, Sejumlah Program Dipangkas

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Feronike Rumere

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, MIMIKA- Bupati Mimika, Johannes Rettob mengungkapkan bahwa, penurunan anggaran pada 2026 dikarenakan terjadi efisiensi anggaran dibandingkan tahun 2025.

Akibat selisih antara pengurangan dan penambahan tersebut, APBD Mimika tahun 2026 turun menjadi sekitar Rp 5 triliun hingga Rp 5,4 triliun lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya 2025.

Baca juga: Didimus Ungkap Alasan Pemkab Yahukimo Hentikan Semua Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa di Manokwari

APBD Mimika 2026 turun karena terjadi efisiensi terkait Dana Bagi Hasil (DBH), DAK, dan Otsus.

Total pengurangannya mencapai lebih dari Rp 1 triliun, meski ada penambahan pada DAU. Karena itu nilai APBD kita turun dari tahun lalu,” jelasnya.

"Terus apa yang kita lakukan, kita harus buat program yang tidak terlalu prioritas kita pending,"ujar Bupati Johannes Rettob, saat diwawancarai usai apel pagi di Halaman Kantor Pusat Pemerintahan SP 3, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Senin (24/11/2025). 

Ia menegaskan bahwa, program tidak masuk kategori prioritas akan ditunda sementara. Meski begitu, pemerintah daerah tetap memastikan kebutuhan masyarakat tidak diabaikan.

Menurut Bupati Rettob, Pemda Mimika kini menggunakan sistem baru yang lebih menekankan pada keluhan dan kebutuhan langsung dari masyarakat, bukan hanya berdasarkan perencanaan teknis pemerintah.

"Kita menggunakan satu sistem bahwa mendengar keluhan masyarakat bukan yang kita butuhkan, tapi masyarakat yang butuh. Kurang lebih seperti itu yang prioritaskan," terangnya.

Baca juga: Jejak Pelarian yang Terhenti: Maam Taplo Ditangkap Setelah Empat Tahun Bayang-bayangi Kiwirok

Rettob menambahkan, meskipun masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan, pembangunan akan difokuskan dengan konsep 'dari kampung ke kota', yakni memulai dari wilayah paling dekat dengan masyarakat.

Selain itu, Pemda Mimika juga melakukan penyesuaian sistem penganggaran agar lebih terarah.

Baca juga: BMKG Ingatkan Warga Mimika Waspada Cuaca Labil Hari Ini

Ia mencontohkan, jika pemerintah berfokus pada sektor pariwisata, maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan menyelaraskan program dan kegiatan untuk mendukung sektor tersebut.

Kebijakan ini dilakukan agar anggaran terbatas dapat digunakan lebih efektif serta memberikan dampak besar bagi masyarakat. (*)