Sarasehan BMP RI Pacu Semangat Kebangkitan Masyarakat Adat di Papua Tengah

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, NABIRE- Libatkan masyarakat adat dan pemprov Papua Tengah, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Merah Putih Republik Indonesia (BMP RI) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) BMP RI Nabire menggelar sarasehan.

Baca juga: Klaim Tak Berdasar! Politikus Hanura Desak Pemkab Mimika Hargai Batas Adat Deiyai di Tengah Sengketa

Sarasehan dilaksanakan di Aula RRI Nabire, Jalan Merdeka, Kabupaten Nabire, Kamis (13/11/2025).

Kegiatan ini membahas tentang pembangunan Papua Tengah menuju Indonesia maju.

Wakil Ketua I MRP Papua Tengah, Paulina Marey mengatakan, sarasehan ini sangatlah positif.

Menurut dia, dari kegiatan ini masyarakat adat dapat menyampaikan suara hati mereka.

"Kenapa, karena merekalah (masyarakat adat) adalah pelaku pembangunan di daerah," kata Paulina kepada awak media, termasuk TribunPapuaTengah.com.

Baca juga: Siap Tempur Lawan AIDS! Modul Pembelajaran HIV/AIDS untuk Sekolah Papua Tengah Rampung

Ia menatakan, kalau semua elemen masyarakat dapat bersatu, maka pembangunan di daerah ini akan berjalan baik.

"Saya berharap hajatan tersebut tidak sampai disini tapi terus digalakan," ujarnya.

Baca juga: Komitmen Nabire Sehat: Dinkes Prioritaskan Penanganan Stunting & Peningkatan Mutu Layanan Puskesmas

Satu dari Narasumber Sarasehan, Jull Eddy Way sarasehan adalah dialog antara pihak yang membicarakan tema-tema tertentu.

Sementara pilihan tema hari ini adalah kerjasama pemerintah dan masyarakat adat.

Untuk itu pemerintah sebagai pemberi arah kebijakan, tidak boleh meninggalkan adat sebagai penjaga nilai.

Baca juga: WASPADA! 12 Wilayah di Mimika Bakal Hujan Ringan, 6  Distrik Berawan

"Kedua ini harus bersama-sama bergerak agar bisa mencapai kesejarahan, karena adat itu menjadi bagian dari penyumbang atas satu prinsip bernegara," ujarnya.

Dia berharap, hasil dari diskusi tersebut tidak hanya sampai di dalam ruangan, namun ditindaklanjuti hingga ke berbagai lembaga yang berkompeten. (*)