Konflik di Papua
Pentingnya Peran Pemerintah Daerah dan Provinsi Dibutuhkan Atasi Masalah Kemanusiaan di Papua Tengah
"Kenapa, karena merekalah yang mempunyai kewajiban untuk menyelamatkan dengan memberi tempat layak dan bantuan kemanusiaan," katanya.
Penulis: Calvin Eluis Erari | Editor: Marselinus Labu Lela
Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Calvin Louis Erari
TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, NABIRE- Sampai hari ini, masalah kemanusiaan masih terdengar di telingan masyarakat Papua Tengah.
Penembakan dilakukan kelompok tertentu hingga pengungsian dari masyarakat masih terjadi daerah rawan konflik seperti Intan Jaya maupun Puncak dan daeah lainnya.
Baca juga: Buka Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah, Wakil Bupati Deiyai Ajak Sinergitas Semua Pihak
Menurut informasi penyebab terjadinya masalah kemanusiaan ini karena adanya pendropan pasukan non organik ke daerah-daerah konflik mengakibatkan masyarakat takut dan harus tinggalkan kampung halaman mereka.
Menyikapi hal ini, Wakil Ketua DPD RI, Yoria Raweyai mengatakan, tugas pokok TNI-Polri jelas dan itu koordinasi pasti ada.
"Cuman kita tidak tau ini mudah-mudahan besok kita bisa mendapatkan jawaban karena ada mau bertemu Danrem," kata Yoris usai pelaksanaan, Hearing Dialog Pimpinan DPR Papua Tengah dan Pansus Kemanusiaam DPR Papua Tengah dengan Wakil DPD RI bersama pengungsi Intan Jaya serta daerah lainnya di Aula RRI, Jalan Merdeka, Nabire, Selasa (14/10/2025).
Soal ini juga menurut Yoris, sudah beberapa kali bertemu dengan Pangkogabwilhan, Pangdam, Kapolda dan seterusnya namun sampai sekarang masih ada.
Baca juga: Pemkab Mimika Mantapkan SPIP Terintegrasi Berorientasi Pelayanan Publik
Dia bilang, dulu Papua Tengah hanya satu atau dua daerah masuk kategori merah.
Namu sekarang lanjut Yoris, setelah pemekaran malah dari delapan kabupaten tinggal dua aman.
"Ini kan menjadi keprihatinan apalagi saya terpilih dari Papua Tengah untuk itu perlu menjadi komitmen kita bersama," ujarnya.
Baca juga: Didemo Asosiasi Pengemudi dan Angkutan Umum, Pemprov Papua Tengah Bilang Begini
Dia juga mengaku, selalu mendorong untuk adanya kolaborasi antar stakeholder ada sebab tanpa kebersamaan maka tidak mungkin diselesaikan.
Kemudian Yoris juga bilang, perlu dipahami bahwa, jika ada masalah atau konflik hingga terjadi pengungsian maka paling penting itu peran pemerintah daerah.
"Kenapa, karena merekalah yang mempunyai kewajiban untuk menyelamatkan dengan memberi tempat layak dan bantuan kemanusiaan," katanya.
Baca juga: STIE Jambatan Bulan Mewisudakan 116 Mahasiswa, Emanuel Kemong: Jaga Nama Baik Almamater
Yoris juga mengaku sudah bertemu dengan pengungsi dari beberapa daerah konflik ada di enam titik di Mimika dengan tujuan ingin mengetahui kenapa mereka mengungsi, dan sejauh mana pemerintah daerah menanggapinya.
"Untuk itu saya harapkan, pemerintah kabupaten dan provinsi mari mendorong masalah ini secara bersama, kenapa karena mereka paling merasakan itu," tandasnya.
Baca juga: Asosiasi Pengemudi Logistik dan Angkutan Umum Audensi Dengan Pemprov Papua Tengah, Ini yang Dibahas
Selain itu Yoris bilang sangat bersyukur, karena Pansus DPR Papua Tengah sudah dibentuk dan sesuai laporan telah turun ke daerah-daerah konflik
"Nah untuk itu mari kita bersama-sama followup persoalan terjadi di lapangan. Mereka disini kami dorong diatas," pungkasnya. (*)
Kekerasan Meningkat, Komnas HAM Papua: Presiden Harus Turun Tangan, Bentuk Tim Penyelesaian Konflik |
![]() |
---|
60.000 Warga Mengungsi Akibat Konflik Mencekam di Papua Tengah, Menteri HAM Kaji Solusi Kemanusiaan |
![]() |
---|
Kurangi Konflik di Papua Tengah, Pigai Rancang Pembangunan Pos Militer Bebas Fasilitas Sipil |
![]() |
---|
Krisis Pengungsian dan Konflik Papua Tengah Jadi Sorotan Menteri HAM Pigai dalam Pertemuan di Bali |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.