Atasi Krisis SDM Pemuda di Papua, KNPI Pegunungan Desak Presiden Bentuk Komite Khusus

Ringkasan Berita:

• DPD KNPI Papua Pegunungan mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk Komite Eksekutif Pembangunan SDM Pemuda Papua sebagai lembaga khusus yang menangani ketertinggalan pemuda Papua.
• Empat tuntutan disampaikan, termasuk pembentukan komite di bawah Presiden, pembangunan Youth Creative Center, pendirian BLK bertaraf internasional, serta pembentukan Startup Papua Fund.
• KNPI menyebut komite tersebut menjadi investasi negara dan momentum untuk menempatkan pemuda Papua sebagai subjek pembangunan.

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, WAMENA- DPD KNPI Papua Pegunungan mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Komite Eksekutif Pembangunan Sumber Daya Pemuda Papua sebagai lembaga khusus yang menangani krisis SDM pemuda.

KNPI mengklaim stagnasi kualitas pemuda Papua terus terjadi meski Otonomi Khusus berlangsung selama 24 tahun.

Baca juga: Penyaluran Bansos Tahap IV di Paniai Dimulai, Nilai Bantuan Naik hingga Rp10 Miliar

Sekretaris KNPI Papua Pegunungan Yulans FY Wenda menilai ribuan lulusan SMA hingga magister terjebak dalam pengangguran struktural selama bertahun-tahun.

"Kondisi ini dikhwatirkan menciptakan generasi emas yang luput dari perhatian negara," kata Yulans saat memberikan keterangan pers di Wamena, Jayawiya, Papua Pegunungan, Sabtu (22/11/2025).

KNPI menyoroti banyaknya lembaga pemerintah yang dibentuk sejak era Presiden SBY hingga Jokowi, termasuk UP4B dan BP3OKP.

Baca juga: Bahas Perdasi Penanganan Konflik Sosial di Papua Tengah, Anis Labene Ungkap Hal Ini

Menurut penilaian KNPI, kata Yulans, tidak ada satu pun lembaga tersebut yang memiliki mandat langsung membangun SDM pemuda Papua.

"Jadi pembangunan selama ini hanya berfokus pada infrastruktur, ekonomi, dan kesehatan tanpa menyentuh akar persoalan pemuda," terangnya.

Pembentukan komite khusus memiliki dasar hukum mulai dari UUD 1945 hingga visi Indonesia Emas 2045.

"Dengan kebijakan melalui Perpres atau Inpres dapat mengoreksi ketidakadilan pembangunan dua dekade terakhir ini," sebut Yulans. 

Baca juga: Tak Lama Lagi Nataru, Harga Sembako di Pasar Sentral Mimika Masih Normal

Yulans menegaskan pemuda Papua membutuhkan intervensi khusus berdasarkan teori pembangunan manusia dan teori keadilan sosial.

Ia membeberkan beberapa indikator ketertinggalan seperti minimnya pelatihan industri, terbatasnya creative space, lemah akses beasiswa, dan tingginya angka pengangguran sarjana.

"Harus ingat bahwa bonus demografi pemuda Papua dapat hilang jika tidak ada kebijakan khusus," kata Yulans.

Baca juga: Freeport Apresiasi Generasi Muda Suku Amungme Kamoro Raih Gelar Dokter

Berikut empat tuntutan utama KNPI.

Pertama, pembentukan komite yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Kedua, komite tersebut fokus melayani pemuda Papua di seluruh wilayah studi termasuk luar negeri.