Atasi Krisis SDM Pemuda di Papua, KNPI Pegunungan Desak Presiden Bentuk Komite Khusus

Ketiga, pembangunan Youth Creative Center, BLK internasional, pelatihan terpadu, dan pendirian Startup Papua Fund.

Keempat, membuat landasan hukum melalui Inpres atau Perpres agar kebijakan memiliki alokasi APBN khusus.

Baca juga: 15 Mahasiswa STMIK Nabire Dapat KIP Dari Wakil Ketua DPD RI

Ditambahkan Ketua Harian KNPI Papua Pegunungan Dolpinus Weya pemuda harus diberikan ruang dalam penyusunan kebijakan nasional.

"Maka itu Presiden harus mendengar suara pemuda karena mereka menjadi penggerak pembangunan," tutur Dolpinus.

Wakil Ketua III Leo Himan menyatakan perlunya regulasi kuat agar pemuda dapat menjadi perpanjangan tangan negara di bidang SDM.

Baca juga: Paniai Susun Kebijakan Kelola Sampah, DLH Libatkan Akademisi Perkuat Strategi Lingkungan

Ia menilai komite tersebut menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan manusia Papua.

"Transformasi pemuda tidak boleh bergantung pada anggaran daerah yang terbatas," kata Leo. 

Ia menilai pembentukan komite menjadi momentum Presiden Prabowo mencatat sejarah baru pembangunan Papua.

"Jadi sekali lagi bahwa pemuda Papua harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan melalui kebijakan nasional yang setara," pungkas Leo. (*)