Didimus Ungkap Alasan Pemkab Yahukimo Hentikan Semua Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa di Manokwari

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Yahukimo secara resmi menghentikan seluruh bantuan pendidikan, termasuk beasiswa dan kontrakan, bagi mahasiswa asal Yahukimo di Manokwari. 
• Kebijakan ini merupakan sanksi sosial karena Bupati Didimus Yahuli menilai mahasiswa menyebarkan tuduhan yang menyesatkan dan tidak terbukti melalui aksi demonstrasi.
• Bantuan hanya akan dipulihkan jika mahasiswa dapat membuktikan sembilan poin tuduhan yang disampaikan.

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, MIMIKA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Yahukimo menghentikan seluruh bentuk bantuan bagi mahasiswa asal Yahukimo yang menempuh studi di Manokwari, Papua Barat.

Kebijakan ini merupakan sanksi sosial setelah Bupati Yahukimo Didimus Yahuli menilai mahasiswa menyebarkan tuduhan menyesatkan dan tidak sesuai fakta melalui aksi demonstrasi yang viral di media sosial.

Didimus menegaskan penghentian bantuan ini mencakup beasiswa, pembayaran kontrakan, listrik, air, bantuan sosial, hingga rencana pembangunan asrama.

Baca juga: Jejak Pelarian yang Terhenti: Maam Taplo Ditangkap Setelah Empat Tahun Bayang-bayangi Kiwirok

Bantuan baru akan dipulihkan jika mahasiswa membuktikan sembilan poin tuduhan tersebut secara resmi di hadapan pemerintah daerah.

"Kalau mahasiswa mau konfrontasi dengan pemerintah, maka kami berikan sanksi sosial," tegas Didimus melalui keterangan tertulisnya, Senin (24/11/2025).

"Bantuan kami hentikan sampai mereka mempertanggungjawabkan pernyataannya," imbuh Didimus.

Didimus menjelaskan, sanksi ini bukan semata hukuman, melainkan upaya menegakkan prinsip kebenaran dan etika intelektual.

"Sangat disayangkan mahasiswa keliru menyebut diri sebagai representasi masyarakat, padahal perwakilan rakyat yang sah berada di parlemen yaitu anggota DPR," tegasnya meluruskan.

Baca juga: Penyaluran Bansos Tahap IV di Paniai Dimulai, Nilai Bantuan Naik hingga Rp10 Miliar

Bantahan Keras Isu Militerisasi dan Kemunduran Pendidikan

Didimus membantah keras tuduhan mahasiswa mengenai penyisiran aparat keamanan secara besar-besaran.

Ia mengakui adanya langkah hukum aparat mengejar pelaku pelanggaran, yang bertujuan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi 12 suku asli Yahukimo.

Didimus juga membantah tuduhan bahwa militer (TNI dan Polri) mengisi semua posisi di bidang kesehatan dan pendidikan.

Ia pun menantang mahasiswa Manokwari untuk menyerahkan data dan bukti konkret.

"Semua Puskesmas, kepala Puskesmasnya orang asli Yahukimo," ujarnya.

Baca juga: Kematian Irene Sokoy Diduga sebagai Pelanggaran HAM, Pemuda Katolik Desak Pemerintah Usut Tuntas

Di Kota Dekai, Bupati memastikan tidak ada TNI atau Polri yang bertugas sebagai tenaga medis di satu rumah sakit dan tiga puskesmas.

“Mahasiswa juga harus buktikan soal ucapan pernyataan soal banyak warga Yahukimo yang meninggal dirumah karena sakit namun tidak berani ke Puskesmas atau Rumah Sakit untuk berobat,” tegasnya.

Di masa jabatan Bupati Didimus YAhuli dan WABUP Esau Miram memimpin Yahukimo, hingga kini di tahun pertama periode kedua kepemimpinan mereka, telah  memperbaiki fasilitas Kesehatan di antaranya RS Dekai dari dari Tipe D jadi tipe C.

Lalu Kemenkes melihat itu serta beri penghargaan akan membantu membangun sebuah RS tipe C di Dekai.

Tak hanya itu, Didimus mengungkapkan jika hingga kini selalu berkordinasi dengan direktur RS Dekai setiap harinya dan mendapatkan laporan soal jumlah kematian warga atau pasien.

Sebab, pemerintah selalu membantu uang duka, bahan makanan hingga peti mati untuk warga yang meninggal.

Baca juga: RSUD Yowari dan Dua Rumah Sakit di Jayapura Akhirnya Klarifikasi Penanganan Irene Sokoy  

Kecuali yang tidak diketahui sama sekali.

“Hingga kini tahun pertama di periode kedua kepemimpinan Didimus-Esau tidak ada permintaan peti jenazah yang berlebihan ataupun berita orang duka terlalu banyak. Jadi mahasiswa dapat informasi dan data dari mana?" tanya Didimus.

Selain itu, pernyataan yang menyebutkan warga sipil mengungsi dan meninggal juga diminta segera laporkan kepada Pemkab Yahukimo.

“Sebab di sini tidak ada yang mengungsi. Kalau ngungsi mungkin yang di jalan Gunung itupun beberapa orang merasa tidak aman dan pergi tinggal bersama keluarganya di Dekai. Karena kami ada tim kepala suku, satgas pembangunan, komponen gereja hingga FKUB saling kordinasui bersama TNI Polri juga. Sehingga kalau ada pengungsi beri data akurat,” pinta Didimus.

Baca juga: Polres Jayawijaya Tangkap Bandar Ganja 138 Gram di Hom-Hom, Masuk Jaringan Peredaran Luas

Yahukimo Terbaik di Papua Pegunungan dalam Dunia Pendidikan

Didimus menyebut pernyataan mahasiswa terhadap kemunduran dunia pendidikan di Yahukimo sangat keliru.

Sebaliknya, Yahukimo terbaik di Papua Pegunungan dalam dunia pendidikan.

Di 36 kecamatan, kata Didimus, para guru dari “Yahukimo Cerdas” sedang mengajar dengan kurikulum Merdeka belajar.

Dan, anak-anak di kampung lebih maju, cerdas dan berkualitas.

“Kami juga terima penghargaan nasional Piagam Buta Aksara. Dan Minggu lalu juga Bunda PAUD menerima penghargaan nasional juga. Ini terlihat dan dampak dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Yahukimo yang naik dari 51 jadi 52,98 persen. Itu berarti indikator banyak orang cerds orang tahu baca, tulis, lama pendidikan di Kota Dekai dan kampung-kampung. Ini harus diketahui,” terang Didimus.

Baca juga: Jalan Trans Papua Jayapura–Wamena Dikebut, Waktu Tempuh Dipangkas dari Dua Minggu Jadi Tiga Hari  

Dijelaskan bahwa pendidikan di Yahukimo sejak 2021 meningkat signifikan.

Sebab pemerintah mengubah pola mengajar dan mengontrak guru, masukan fasilitas endidikan berupa rumah guru dan sarana penunjang lainnya agar ada rasa nyaman menjadi tenaga pengajar.

“Itu dari dana otonomi khusus yang kami gunakan. Dan terus berlanjut,” ujarnya.

Kerjasama Pemda dan TNI Polri

terkait kerja sama dengan TNI dan Polri, Didimus menegaskan koordinasi adalah hal yang wajar dalam lingkup Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Hal ini diperlukan untuk melindungi semua warga negara.

Pemerintah Daerah bekerja berdasarkan UU 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah dan dibawah Kementerian Dalam Negeri.

Baca juga: Klaim Wilayahnya Zona Damai, Panglima Kodap 1 Mamta Tolak Gerakan Jelang 1 Desember

Sedangkan TNI dan Polri dibawah Kementerian Pertahanan.

"Kalaupun ada kordinasi di lapangan, itu wajar karena urus bersama urus negara sehingga tak benar ada permintaan bupati tambah kemanan dan lainnya," jelas Didimus.

“Kami fokus pada bagaimana melayani pelayanan umum dan dinilai sangat bagus sehingga kita mendapatkan lagi penghargaan dari provinsi untuk tiga kriteria dapat rangking satu. Secara nasional dapat rangking 36 dari Kementerian Dalam Negeri," jelasnya.

"Tak hanya itu, MCP 90 persen berdasarkan dari KPK sudah buktikan pengelolaan tata pemerintahan sangat bagus. Sehingga kita jaga arus kas masuk dan keluar dan jaga inflasime endukung positif pemerintah provinsi dan pusat,” jabarnnya.

Baca juga: Pernak-pernik Natal Sudah Mulai Dijual Oleh Pedagang Musiman Hingga Toko di Timika

Didimus mengingatkan bahwa persoalan kerjasama daerah dengan TNI dan Polri, hal Itu bukan ranahnya mahasiswa.

Mahasiswa wajib mengetahui bahwa di suatu daerah itu harus ada kerjasama.

“Itulah sebabnya ada yang disebut Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda itu. Semua warga negara harus kita lindungi dengan baik, penuh tanggungjawab dan kerjasama. Diharapkan agar almamater universitas itu juga bisa memberi teguran atau peringatan supaaya bisa hati-hati dalam kampus masing-masing dan melakukan aktivitas yang positif,” pinta Didimus. 

Banner “Salibkan Didimus” Masuk Ranah Hukum

Menyoal aksi mahasiswa di Manokwari, juga ada hal yang sangat subjektif  dimana dalam aksi tersebut mahasiswa membawa pamphlet atau spanduk bertuliskan “Salibkan Didimus” dan lainnya.

“Itu kita akan melihat ada ranah pidana atau tidak oleh tim hukum,” tegasnya.

Baca juga: Program RANGKAI Diluncurkan di Biak Numfor untuk Tekan Angka Kekerasan dan Perkawinan Anak

Didimus meminta semua aktivitas politik, hasut-menghasut dan semua hal yang merugikan daerah agar dihentikan.

“Kalau mau bermain politik nanti di tahun 2029. Empat tahun ini mari kita kerja bangun daerah dan masyarakat supaya kita tidak ketinggalan terus dengan daerah lain,” tuturnya.

Selanjutnya Didimus meluruskan soal memimpin apel siaga di Polres Yahukimo.

Apel tersebut kata dia terkait kesiagaan bencana alam atau darurat yang seharusnya dilakukan di kantor BPBD, namun karena satu dan lain hal maka dipusatkan di Polres Yahukimo.

“Itu dihadiri langsung staf satgas BPBD, Satpol PP, TNI dan Polri serta pegawai. Saya sebagai Bupati hanya membacakan sambutan tertulis Sebab berdasarkan prediksi BMKG akan ada angin puting beliung di Bulan November-Desember sehingga kesiagaan itu harus dilakukan,” beber Didimus.

“Di sana tidak bicara hal lain apalagi soal keamanan, tambah pasukan, kejar orang dan lainnya. Jadi rasa terus curiga salah tafsir dari orang-orang supaya hentikan. Saya sangat prihatin dan harap itu tidak boleh lagi," tutupnya. (*)