KAPP Mimika Bergejolak: Pengurus Pusat dan Provinsi Dituding Tak Konsisten, Konferda Terancam Gagal

Mereka juga menyoroti indikasi ketidakkonsistenan dalam penerapan keputusan di lapangan, yang berdampak pada kepercayaan anggota terhadap organisasi.

"Kami meminta kepada Pimpinan BPW KAPP Papua Tengah dan BPP KAPP untuk segera mengambil keputusan final terkait status kepemimpinan di KAPP Mimika. Kami berharap agar tidak ada lagi kebimbangan dalam penerapan keputusan yang telah dibuat demi menjaga kredibilitas organisasi ini," jelas mereka.

Sebagai organisasi yang menaungi pengusaha adat di Papua, KAPP harus memiliki ketegasan dalam menjalankan aturan dan tidak memberikan ruang bagi pihak yang telah terbukti melakukan pelanggaran.

Baca juga: Penjaga Kios di Yahukimo Jadi Korban Penikaman OTK, Motor Pelaku Ditemukan

Oleh karena itu, keputusan yang telah diambil harus ditegakkan tanpa intervensi yang melemahkan otoritas organisasi.

"Kami meminta Bapak Goldlif Wolter Baransano, selaku Ketua Umum BPP KAPP Papua, untuk bersikap tegas dan bijak dalam menegakkan aturan. Jangan bermain-main dengan SK yang telah dikeluarkan, karena hal ini menyangkut kredibilitas dan integritas organisasi serta para pengusaha asli Papua yang bernaung di dalamnya," ungkap Pengurus KAPP Mimika.

Baca juga: Lapago Bersatu: Imbauan Adat untuk Harmoni dan Kedamaian di Papua Pegunungan

Dengan adanya surat terbuka ini, mereka berharap pimpinan KAPP di tingkat wilayah dan pusat dapat segera memberikan kejelasan dan kepastian hukum terkait status kepengurusan di Kabupaten Mimika, serta memastikan bahwa Konferda yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, BPW KAPP Papua Tengah secara resmi mencabut SK Nomor: 03.001/KEP/BPD/KAPP-PT/IX/2024 yang mengesahkan Yance Sani sebagai Plt BPD KAPP Kabupaten Mimika.

Baca juga: Lonjakan Penumpang Terjadi Pekan Depan, Pelabuhan Nabire Siapkan Armada Hadapi Arus Balik Lebaran

Pencabutan ini dituangkan dalam SK Nomor: 03.012/KEPIBPWWKAPP-PT/III/2025 yang ditandatangani oleh Ketua BPW-KAPP Papua Tengah, Fience Levina Mofu. (*)