Rembuk Stunting di Mimika: Distrik Kwamki Narama Teken Komitmen Turunkan 127 Kasus Stunting

Ringkasan Berita:

• Pemkab Mimika dan stakeholder Distrik Kwamki Narama menandatangani kesepakatan bersama untuk pencegahan stunting pada Rabu (19/11/2025). 
• Asisten II Setda Mimika, Frans Kambu, menegaskan stunting adalah isu masa depan generasi yang memerlukan kerja sama semua pihak, dengan menempatkan PKK dan Posyandu sebagai ujung tombak. 
• Program penurunan stunting akan didorong menjadi prioritas utama di tahun 2026 dan pelaksanaannya akan melibatkan kerja sama lintas sektor di tingkat kampung.

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Feronike Rumere 

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, MIMIKA- Pemerintah Kabupaten Mimika dan pemangku kepentingan Distrik Kwamki Narama menandatangani kesepakatan bersama untuk pencegahan dan penurunan stunting, Rabu (19/11/2025).

Kesepakatan yang ditandatangani tersebut meliputi aspek edukasi, penyediaan makanan bergizi, air bersih, dan berbagai hal terkait pencegahan stunting lainnya.

Baca juga: Demi Pulihkan Aset: Kejari Nabire Lelang Genset Rampasan Korupsi, Setor Rp452 Juta ke Kas Negara

Komitmen ini diambil dalam kegiatan Rembuk Stunting tingkat Distrik Kwamki Narama sebagai upaya mengentaskan 127 kasus stunting yang saat ini tercatat di wilayah tersebut.

Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Mimika, Frans Kambu, menyampaikan bahwa stunting bukan hanya menyangkut isu kesehatan.

"Stunting juga menyangkut masa depan generasi muda karena berdampak pada tumbuh kembang, kecerdasan, dan produktivitas anak di masa depan," ungkap Frans.

Baca juga: Desak Evaluasi Total UU Otsus, Mahasiswa Papua Sebut Kebijakan Belum Jawab Kebutuhan Dasar Rakyat

Menurut Frans, upaya penurunan stunting menuntut kerja sama semua pihak, termasuk pemerintah, organisasi perempuan, tokoh masyarakat, dan tenaga kesehatan.

Dia menilai kegiatan ini penting karena memperkuat peran keluarga sebagai fondasi pemenuhan gizi, pola asuh, dan kesehatan lingkungan.

"Kader PKK dan Posyandu adalah ujung tombak di lapangan yang mengetahui langsung kondisi masyarakat dan kebutuhan setiap keluarga," tegas Frans.

Pemkab Mimika pun berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang gizi seimbang dan pentingnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Baca juga: Serahkan 50 SK Plt Kepala Distrik, Bupati Didimus Ingatkan Pelayanan Publik dan Keamanan Wilayah

Kepala Distrik Kwamki Narama, Naftali Edwin Hanuebi, menjelaskan pihaknya melibatkan seluruh stakeholder di kampung dalam kegiatan sosialisasi ini.

Ia mengakui saat ini tercatat 127 angka stunting di beberapa titik di sembilan kampung dan satu kelurahan Kwamki Narama.

"Kami berkomitmen dan berusaha menurunkan kasus ini secara bertahap," kata Naftali.

Naftali menyebut program penurunan stunting akan didorong menjadi prioritas utama di tahun anggaran 2026.

Baca juga: Demi UHC Berkelanjutan: Dinkes Mimika Validasi Data JKN, Tekan Beban Iuran Rp19 Miliar

Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), Orly L S F Simanjuntak, menambahkan program yang akan diusulkan harus cocok dan diprioritaskan sesuai kasus serta permasalahan yang dihadapi masyarakat Kwamki Narama.

"Kerja sama ini penting karena kader PKK dan Posyandu di sembilan kampung dan satu kelurahan adalah pihak yang paling mengetahui anak-anak terdampak stunting," kata Orly. (*)